fgh60

  Undang -undang yang dibuat oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terkait kepada ke m aritiman tentang perkapalan dan kepentingannya,  dimasukkan dalam satu U U , contoh nya seperti U U no.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mencakup kepentingan pengoperasian kapal  seperti Perkapalan,Kenavigasian,Kepelabuhanan dll. Demikian juga dengan Organisasi dibawah PBB lainnya seperti IMO terkait kepada Keselamatan dan Keamanan Kapal, Kompetensi dan Provisiensi Awak Kapal,Perlindungan Lingkungan Laut, Pengaturan Garis Muat Kapal. Tentang Kesejahteraan awak kapal, ILO menerbitkan MLC 2006 yang merupakan Konvensi dan  Kenavigasian diatur oleh IALA serta Kesehatan awak kapal dan kapalnya sendiri diatur oleh WHO . O leh karena itu bisa kalian lihat ternyata banyak sekali  Organisasi dibawah PBB yang berhubungan dan terkait satu sama lainnya dalam pengoperasian sebuah kapal yang aman,selamat dan efisien. UNCLOS 82 mengatakan bahwa setiap kapal yang akan melaut...

    Undang Undang Pelayaran dan Konvensi Internasional tentang Perkapalan adalah bagian dari Hukum Maritim dari rumpun Keselamatan Pelayaran yang baru dikenal secara luas dan pada puncaknya setelah terjadinya musibah kecelakaan laut yang termasuk besar yaitu  peristiwa tenggelamnya kapal Titanic.  Bahwa sejak pada awalnya dokumen Keselamatan Kapal berdasarkan kepada ketentuan atau aturan negara/Flag State yang membangun ataupun yang mengoperasikan kapalnya.     Kemudian terjadinya kecelakaan dan tenggelamnya SS.Titanic yang menimbulkan pemikiran bahwa aturan untuk pembangunan sebuah kapal sewajarnya dirembukkan oleh beberapa negara, dengan maksud agar hasilnya dapat lebih memenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan oleh sebuah kapal dalam pengoperasianmya. Aman ,selamat dan efisien serta dapat diterima oleh negara tujuan atau pelabuhan persinggahan dari kapal tersebut. Oleh karena itu pada awalnya berkumpullah beberapa negara maju dibidang maritim se...